Showing posts with label ppkn. Show all posts
Showing posts with label ppkn. Show all posts

DAFTAR ISI PPKN

Monday, 30 June 2014


daftar label


    PPKN - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

 

Sumber Rangkuman Artikel PPKN ini :

mastugino.blogspot.com

wikipedia.com

     

Pemerintahan Tingkat Pusat


Pemerintahan Tingkat Pusat



Bagikan :



Pemerintah pusat biasanya disebut “pemerintah” saja. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden dan para pembantu presiden. Pembantu presiden adalah wakil presiden dan para menteri. Pemerintah mempunyai tugas menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional negara kita adalah:
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia,
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. ikut melaksanakan perdamaian dunia.
Lembaga negara merupakan perangkat dalamsistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Lembaga negar dikelompokan kedalam tiga kelompok yaitu legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Berikut ini usunan Pemerintahan Pusat sesudah Amandemen UUD 1945

Lembaga Legeslatif
Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara. Susunan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebelum adanya amandemen UUD 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara.
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut :
  • Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
  • Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.
  • Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
  • Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
  • Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Rakyat Indonesia, semenjak pemilu 2004 langsung memilih anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia. Jumlah anggota DPR, yaitu 550 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berkedudukan di Jakarta.

Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:
  • membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
  • membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
  • menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD;
  • memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  • menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.

Tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut.
  • Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi.
  • Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
  • Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
  • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan tugasnya dibanding lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai UU. Lembaga ekskutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden juga dibantu menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Lembaga eksekutif itulah yang disebut dengan pemerintah pusat. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan presiden.
Presiden merupakan pemimpin sebuah negara. Presiden termasuk lembaga eksekutif.Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Menteri-menteri tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut sebagai berikut:
a. melaksanakan politik luar negeri;
b. menciptakan pertahanan nasional;
c. menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga negara Indonesia.
Lembaga Yudikatif
Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapa pun. Lembaga yudikatif juga yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif terdiri atas :


1. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung (MA) adalah badan yang melakukan kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jika masalah hukum tidak selesai di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masalah tersebut dapat diselesaikan di Mahkamah Agung.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  • menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • memutus pembubaran partai politik;
  • memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota komisi.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut.
a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan
b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
Komisi Yudisial didirikan dengan tujuan:
1) menyiapkan calon hakim agung yang ber - akhlak mulia, jujur, berani, dan kompeten;
2) mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdi dan 
     menegakkan hukum dan keadilan;
3) melaksanakan pengawasan penye lenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, 
     transparan, dan profesional.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang bertugas memeriksa tentang keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 23 E Ayat 1 UUD 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Adapun anggota BPK berjumlah sembilan orang yang terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, dan tujuh orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh presiden. Pemimpin BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK. Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan sebagai berikut.
a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
b. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
    dengan kewenangannya.

Dengan demikian, lembaga BPK merupakan lembaga yang mengawasi keluar dan masuknya keuangan negara. Melalui adanya pengawasan BPK, diharapkan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh presiden dan DPR. Dengan demikian, tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.

Organisasi Pemerintahan Pusat
1. Presiden
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Presiden memiliki tugas yang besar demi kemajuan bangsa. Berikut ini yang termasuk
tugas-tugas presiden.
  • Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang.
  • Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang jika keadaan memaksa.
  • Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.
Dalam bidang kehakiman, presiden mempunyai kewenangan sebagai berikut.
a. Memberi grasi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana.
b. Memberi amnesti atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
c. Memberikan abolisi atau penghapusan suatu tuntutan pidana
d. Memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang
e. Menetapkan hakim agung
f. Menetapkan hakim konstitusi
g. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR

Presiden mempunyai kewenangan yang lain di antaranya sebagai berikut.
a. Mengangkat duta dan konsul.
Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain. Konsul adalah orang yang mewakili suatu negara di kota negara lain. Konsul berada di bawah kedutaan besar.
b. Menerima penempatan duta negara lain.
Dalam pengangkatan duta dan penerimaan duta negara lain, presiden harus memperhatikan
pertimbangan DPR.

Presiden Republik Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan juga berperan sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sebagai kepala negara, presiden memiliki kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Presiden juga dapat memberikan tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya. Sebagai seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata, presiden mempunyai kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya, menyatakan perang, dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun.

2. Wakil Presiden
Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden. Wakil presiden mempunyai tugas sebagai berikut.
a. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
b. Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden, jika presiden 
    berhalangan
c. Menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, diberhentikan, atau meninggal 
    dunia.

Untuk membantu pelaksanaan tugas, wakil presiden dibantu oleh sekretariat wakil presiden
(setwapres). Susunan organisasi setwapres antara lain sebagai berikut.
1. Sekretaris wakil presiden
2. Deputi bidang politik
3. Deputi bidang ekonomi
4. Deputi bidang kesra
5. Deputi bidang dukungan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
6. Deputi bidang administrasi

3. Menteri
Menteri dibagi tiga, yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan menteri negara.
  • Menteri koordinator mempunyai tugas untuk menghubungkan atau melakukan kerja sama antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. Misalnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
  • Menteri departemen ialah menteri yang memimpin departemen. Departemen merupakan badan pelaksana pemerintah yang dibagi menurut bidang-bidangnya masing-masing atau per departemen. Misalnya, menteri perhubungan dan menteri perdagangan.
  • Menteri negara ialah menteri yang menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh menteri departemen. Misalnya, menteri negara BUMN dan menteri lingkungan hidup.
4. Sekretariat Kabinet
Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun tugasnya memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada presiden selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Sekretaris Kabinet pada masa kabinet Indonesia Bersatu adalah Sudi Silalahi. Jadi, sekretaris kabinet merupakan pejabat setingkat menteri.

5. Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND)
Lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPND berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden
  • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  • Badan Intelejen Negara (BIN)
  • Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  • Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  • Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
  • Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
  • Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
  • Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  • Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Badan Standarisasi Nasional (BSN)
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
  • Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  • Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)
  • Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
  • Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
  • Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)
  • Badan SAR Nasional (BASARNAS)
6. Kejaksaan
Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dipilihlangsung oleh presiden. Karena itu jaksa agung bertanggung jawab terhadap presiden. Lembaga kejaksaan adalah lembaga yang bertugas mengajukan tuntutan di muka pengadilan terhadap para pelaku kejahatan.

7. Badan Ekstra Struktural
Badan ekstra struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Lembaga ini juga membantu tugas tertentu dari suatu departemen. Lembaga ini bersifat ekstra struktural. Jadi, tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian, departemen, ataupun lembaga pemerintah nondepartemen. Lembaga ini dapat dikepalai oleh menteri. Bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Berikut contoh badan ekstrastruktural
  • Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
  • Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
  • Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
  • Badan Pelaksana APEC
  • Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)
  • Lembaga Sensor Film (LSF)
  • Tim Bakorlak Inpres 6
  • Tim Pengembangan Industri Hankam
  • Komite Olahraga Nasional Indonesia
  • Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
  • Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh – Nias)
  • Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
8. Badan Independen
Badan independen adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen.
  • Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
  • Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
  • Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
  • Komisi Ombudsman Nasional (KON)
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  • Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
  • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
9. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri)
TNI dipimpin oleh seorang panglima. Panglima TNI dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. TNI dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Setiap angkatan dipimpin oleh seorang kepala staff. TNI bertugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Demikian juga dengan Polri. Polri juga termasuk lembaga negara. Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri dipilih presiden dengan persetujuan DPR. Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Pengaruh Globalisasi


Pengaruh Globalisasi



Bagikan :



Kata "globalisasi" diambil dari kata globe yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat.

Kemajuan dari teknologi transportasi dan komunikasi pasti akan membawa dampak atau pengaruh bagi kehidupan kita. Misalnya, barang-barang luar negeri yang dahulu sangat sulit diperoleh, sekarang dengan mudah kita dapatkan di mana saja. Contoh lain, yaitu handphone atau telepon selular, yang dahulu hanya terdapat di negara-negara maju, sekarang sudah ada di berbagai belahan dunia
Dampak Positif Globalisasi
Globalisasi, sebagai akibat dari kemajuan Iptek, memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Ini berarti bahwa globalisasi memberikan dampak positif bagi umat manusia. Sebagai contoh, mudahnya masyarakat memperoleh informasi maka masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas. Bayangkan, jika suatu daerah yang sulit mendapatkan informasi dan transportasi. Pasti tempat tersebut menjadi tempat yang tertinggal dari daerah yang lainnya. Bayangkan jika informasi sulit masuk ke daerah kita. Betapa tertinggalnya daerah kita.  

Secara garis besar dampak positif globalisasi adalah sebagai berikut :
1. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan
2. Mudah melakukan komunikasi
3. Cepat dalam bepergian ( mobilitas tinggi )
4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran
5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri
6. Mudah memenuhi kebutuhan

Dampak Negatif Globalisasi
Masuknya informasi dengan mudah melalui berbagai media cetak dan elektronik dari luar tidak dapat dibendung dengan mudah. Kebiasaan negara Barat yang tidak sesuai dengan kebiasaan bangsa Timur dapat memengaruhi kejiwaan generasi bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan penyaring (filter) dalam menerima segala bentuk arus globalisasi Sekarang ini swalayan sudah banyak berdiri bahkan sampai di perdesaan. Dengan adanya pasar swalayan, masyarakat akan mudah membeli barang-barang yang sangat diperlukan. Namun, karena mudahnya mendapatkan barang, masyarakat akan mudah membelanjakan uangnya dengan membeli barang yang tidak diperlukan.

Bentuk lain globalisasi adalah televisi. Televisi dapat membawa pengaruh terhadap seseorang. Jika tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, orang menjadi malas belajar karena banyak acara televisi yang menarik. Berikut ini dampak negatif globalisasi adalah sebagai berikut :
1. Informasi yang tidak tersaring
2. Perilaku konsumtif (menghabur-hamburkan uang)
3. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit
4. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk
5. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat

Budaya Indonesia dalam Misi Kebudayaan Internasional
Banyak negara lain yang tertarik dengan keunikan budayanya. Tidak jarang mereka mengundang kesenian yang ada di Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Kita pernah melihat kesenian Indonesia ditampilkan di negara lain Ini merupakan kerja sama yang dilakukan kedua negara untuk saling mengenalkan budaya masing-masing. Keuntungan yang diperoleh bagi negara Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain.
2. Mempererat hubungan dengan negara lain yang ada di permukaan bumi.
3. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan kebudayaan tinggi.

Kesenian Indonesia di dunia internasional dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Ragam budaya bangsa Indonesia yang telah dikenal oleh masyarakat luar negeri, antara lain sebagai berikut.
Tari Kecak
  • Tarian daerah, seperti tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat telah dikenal oleh masyarakat dunia.
  • Musik gamelan dari Bali, Jawa, dan Sunda telah dikenal di luar negeri bahkan dipelajari oleh masyarakat luar negeri di negaranya masing-masing.
  • Musik angklung yang dimainkan di luar negeri sebagai salah satu kesenian dari bangsa Indonesia bahkan menjadi barang kesenian yang diekspor ke luar negeri.
  • Batik sebagai hasil karya kerajinan tangan bangsa Indonesia banyak digemari pasar dunia.
  • Benda-benda pahat, seperti patung dari Bali dan Suku Asmat menjadi barang yang diminati turis asing sebagai cinderamata.
Kesenian Indonesia sering dipentaskan oleh kedutaan besar Republik Indonesia di negara lain. Misi dari kesenian tersebut sebagai upaya memperkenalkan budaya bangsa Indonesia kepada negara lain. Selain itu, misi kesenian di internasional bertujuan menarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.  

Menyikapi Pengaruh Globalisasi
Ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai bangsa yang bermartabat dan memiliki jati diri yang luhur, di antaranya sebagai berikut.
  • Mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Ikut berperan dalam kegiatan organisasi keagamaan dalam mengatasi perubahan.
  • Belajar dengan giat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat berperan maksimal dalam menjalani era globalisasi.
  • Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.
  • Mencintai kebudayaan bangsa sendiri dari pada kebudayaan asing.
  • Melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan menguasai kebudayaan tersebut, baik seni maupun adat istiadatnya.
  • Memilih informasi dan hiburan dengan selektif agar menjaga dari pengaruh negatif.
  • Menjauhi kebiasaan buruk gaya hidup dunia barat yang bertentangan nilai dan norma yang berlaku.
Agar kita tetap memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia, kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan. Nilai-nilai Pancasila yang kita amalkan dapat mencegah pengaruh negatif dari globalisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal berikut.
  • Mengembangkan demokrasi politik.
  • Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
  • Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
  • Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
  • Menegakkan hukum.
  • Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.
Sistem ekonomi kerakyatan merupakan salah satu cara untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari globalisasi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal sebagai berikut.
  • Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat.
  • Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani.
  • Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor dari luar negeri.
  • Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu kebutuhan hidup yang menyangkut masyarakat luas haruslah bersifat murah dan terjangkau.
  • Tidak bergantung pada badan-badan multilateral, seperti Bank Dunia.
  • Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju di dunia.
Globalisasi sangat erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan kita sehari-hari, perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Adapun perilaku tersebut, antara lain sebagai berikut.
  • Terbuka terhadap inovasi dan perubahan.
  • Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau.
  • Dapat memanfaatkan iptek.
  • Menghargai jenis pekerjaan sesuai dengan prestasi.
  • Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan.
  • Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.
Gaya hidup masyarakat yang cenderung menonjolkan diri dan cenderung selalu ingin berbeda dengan kebiasaan di masyarakat. Meskipun demikian, dampak globalisasi, baik yang negatif maupun yang positif tidak dapat dicegah. Tidak satupun bangsa di dunia ini mampu mencegah pengaruh globalisasi. Jika suatu bangsa menolak globalisasi, mereka akan jauh tertinggal dan terbelakang. Menolak globalisasi berarti menolak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Oleh sebab itu, masyarakat harus mampu memilih hal positif dari globalisasi.

Memahami dan Menghargai Keputusan Bersama


Memahami dan Menghargai Keputusan Bersama



Bagikan :



Salah satu cara untuk mengatasi perbedaan adalah dengan musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah keputusan yang melibatkan semua orang yang berkepentingan. Keputusan bersama melibatkan semua anggota organisasi. Keputusan bersama harus dilakukan karena dalam organisasi terdapat banyak orang. Dalam organisasi, kita tidak bisa menyerahkan keputusan kepada satu orang. Keputusan juga tidak boleh diserahkan kepada ketua organisasi saja. Semua warga organisasi harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa nilai dasar dalam melakukan musyawarah, antara lain :
1. Kebersamaan
2. Persamaan hak
3. Kebebasan mengemukakan pendapat
4. Mengharagai pendapat orang lain
5. Pelaksanaan hasil keputusan secara bertanggung jawab

Bentuk-bentuk Keputusan Bersama
1. Musyawarah untuk mufakat
Musyawarah
Musyawarah berasal darikata "syawara" ( bahasa Arab ) yang berarti berunding, urun rembug, mengatakan atau menyampaikan sesuatu. Musyawarah berarti suatu proses membicarakan suatu persoalan, dengan maksud mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan yang telah disetujui semua peserta dalam musyawarah di sebut mufakat.  

Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat didengar dan ditampung, pendapat yang paling baik akan disepakati bersama. Dari berbagai pendapat, tentunya tidak mudah menentukan pendapat yang terbaik. Biasanya semua orang akan mengatakan bahwa pendapatnyalah yang terbaik.  

Ketika seluruh pendapat sudah dikemukakan, pembicaraan pun terjadi. Setelah dipertimbangkan akhirnya satu pendapat disepakati. Itulah yang kemudian disebut mufakat atau kesepakatan bersama. Dengan jalan mufakat, diharapkan keputusan bersama yang diambil mencerminkan semua pendapat. Dengan demikian, tidak ada lagi anggota yang merasa bahwa pendapatnya tidak diperhatikan.  

Dalam pelaksanaan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan usul atau saran. Setiap peserta musyawarah hendaknya lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Meskipun Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, kita harus ingat bahwa orang lain memiliki hak yang sama dengan kita, jadi kebasan kita dibatasi kebebasan orang lain.  

2. Pemungutan suara
Voting
Cara musyawarah untuk mufakat tidak selalu membuahkan hasil. Hal ini terjadi bila ada perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan. Misalnya, beberapa pendapat dianggap sama baiknya. Atau karena beberapa pendapat dianggap tidak menguntungkan semua pihak. Jika demikian, ditempuhlah pemungutan suara atau voting. Tujuannya untuk mendapatkan keputusan bersama. Pemungutan suara biasanya disepakati oleh tiap-tiap pendukung pendapat yang berbeda. Sebelum dilakukan, diadakan kesepakatan. Yakni setiap anggota akan menerima pendapat yang didukung oleh suara terbanyak.
Voting merupakan cara kedua jika cara musyawarah untuk mufakat gagal dilakukan. Sebelum voting dilaksanakan, perlu diperhatikan beberapa hal berikut :
  • Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat sudah dilaksanakan.
  • Voting dilakukan karena ketidakmungkinan menempuh musyawarah untuk mufakat lagi. Ketidakmungkinan ini disebabkan munculnya beragam pendapat yang bertentangan. Pertentangan inilah yang mencegah pencapaian kata mufakat.
  • Voting dilakukan karena sempitnya waktu, sementara keputusan harus segera diambil.
  • Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang ada.
  • Voting dilakukan jika peserta musyawarah hadir mencapai kuorum.
  • Voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya.
Dalam voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi keputusan bersama. Dengan demikian, pendapat lain yang mendapat suara lebih sedikit terpaksa diabaikan.  

Kedua cara pengambilan keputusan bersama di atas, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Pada pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, kemungkinan terjadinya pertikaian dan perpecahan akan lebih kecil. Karena keputusan baru diambil jika telah dicapai kesepakatan dari semua peserta musyawarah ( dicapai mufakat ). Namun cara seperti ini akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan voting. Akan butuh waktu yang panjang untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak, apalagi jika peserta musyawarah jumlahnya banyak. Akan sangat sulit dicapai mufakat, karena semakin banyakorang pasti akan semakin banyak pendapat dan kepentingan.

Pada cara voting, keputusan akan dapat diambil dengan waktu yang lebih singkat, namun kemungkinan terjadinya ketidak puasan dari pihak yang kalah suara, jauh lebih besar. Pihak yang pendapatnya tidak disetujui akan dengan terpaksa menerima keputusan yang akhirnya diambil, sehingga bisa terjadi perpecahan. 

3. Aklamasi
Ada kalanya keputusan bersama tidak diambil dengan cara mufakat atau voting, tetapi dengan cara aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Pernyataan setuju ini dilakukan untuk melahirkan keputusan bersama. Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Aklamasi terjadi karena adanya pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok. Keputusan bersama yang disetujui dengan cara aklamasi ini harus dilaksanakan oleh seluruh anggota.

Mematuhi Keputusan Bersama
Dalam melaksanakan keputusan bersama ada beberapa asas yang harus dijungnung tinggi.  Diantaranya adalah asas kekeluargaan dan gotong royong. Asas kekeluargaan menganggap setiap anggota kelompok sebagai keluarga sendiri, semua harus mematuhi keputusan bersama. Melaksanakan keputusan bersama secara kekeluargaaan mempunyai beberapa manfaat. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Semua anggota merasa memiliki kedudukan yang sama.
2. Terciptanya keadilan antaranggota.
3. Setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa tanggung jawab.

Dengan menerima dan menaati keputusan bersama, kita telah mengamalkan Pancasila. Tepatnya, kita telah mengamalkan sila keempat Pancasila. Sila keempat tersebut berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam sila tersebut, terkandung beberapa nilai yang harus kita amalkan. Berikut ini nilai-nilai sila keempat Pancasila.
1. Setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil 
    musyawarah.
6. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung 
    jawab.
7. Musyawarah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau 
    golongan.
8. Musyawarah dilaakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan
    Yang Maha Esa.
10. Keputusan bersama mencakup nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
11. Keputusan tersebut mencakup nilai harkat dan martabat manusia
12. Keputusan bersama mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
13. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan 
      musyawarah

Soal UH Memahami dan Menghargai Keputusan Bersama

Proses Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan Nasional


Proses Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan Nasional



Bagikan :



Peraturan perundang-undangan memiliki arti penting untuk mewujudkan tujuan negara. Terciptanya ketertiban dan keadilan memungkinkan para pekerja dapat bekerja dengan tenang, guru dan siswa belajar dengan nyaman, anak-anak dapat bermain dengan riang, dan presiden dapat mengelola negara dengan bijak. Pada akhirnya, stabilitas nasional akan tercipta sehingga pembangunan nasional menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (manusia Indonesia harus dibentuk dari sisi kemanusiaannya baik secara individu maupun kelompok) dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam sebuah kehidupan kenegaraan, peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah disusun oleh lembaga yang berwenang dengan proses penyusunan yang berbeda.

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Hal ini menunjukkan bahwa yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Miriam Budiardjo (Pakar Ilmu Politik Indonesia), UUD 1945 memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Hal ini disebabkan hal berikut.
  • UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa.
  • UUD dibuat secara istimewa. Oleh karena itu, dianggap sesuatu yang luhur.
  • UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.
  • UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara.
MPR memiliki kewenangan untuk mengubah (Amandemen) UUD. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. Rancangan perubahan UUD di persiapkan oleh Badan Pekerja Majelis. Rancangan tersebut kemudian dibawa ke sidang Paripurna Majelis untuk dibahas dan diambil keputusan. Jika diterima, sidang paripurna menetapkan dan mengesahkannya.

2. Ketetapan MPR (Tap MPR)
Ketetapan MPR adalah produk hukum yang di tetapkan oleh MPR dalam sidang umum. Produk hukum MPR ada dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan.
a) Ketetapan
Produk hukum MPR yang berlaku, baik ke dalam anggota MPR atau ke luar anggota MPR. Maksudnya, ketetapan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia
b) Keputusan
Produk hukum MPR yang hanya berlaku bagi anggota MPR. Namun berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 ketetapan dan keputusan tersebut bukan termasuk dalam tata urutan perundang-undangan.

Proses pembuatan putusan majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan. Tingkat pembicaraan tersebut, yaitu sebagai berikut.
  • Pembahasan Tingkat I. Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pem bahasan ini menjadi rancangan putusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat II.
  • Pembahasan Tingkat II. Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi.
  • Pembahasan Tingkat III. Pembicaraan oleh Komisi atau Panitia Ad Hoc (Badan Istimewa yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer (sementara)) Majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembicaraan pada tingkat III ini menjadi Rancangan Putusan Majelis.
  • Pembahasan Tingkat IV. Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi atau Panitia Ad Hoc Majelis serta usulan atau pendapat dari fraksi-fraksi jika diperlukan.
MPR bersidang sedikitnya satu kali dalam lima tahun di ibu kota negara. Ketetapan MPR dapat dibuat dalam sidang umum (5 tahun sekali) atau dalam Sidang Tahunan. Jika ada kondisi yang memaksa, MPR dapat melaksanakan Sidang Istimewa. MPR tercatat pernah melaksanakan Sidang Istimewa ketika memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian melantik Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden.

3. Undang-Undang (UU) atau Perpu
Undang-undang merupakan peraturan perundangan yang dibuat untuk melaksanakan UUD 1945. Lembaga yang berwenang membentuk UU adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Kriteria agar suatu masalah dapat diatur undang-undang adalah sebagai berikut.
  • UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945.
  • UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah UU yang sudah ada.
  • UU dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia.
  • UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban dan kepentingan orang banyak.
Ada beberapa hak DPR yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang. Hak DPR tersebut adalah sebagai berikut.
  • Hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU).
  • Hak Amandemen, yaitu hak DPR untuk mengadakan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU).
  • Hak angket dan menyatakan pendapat.
  • Hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan serta hak imunitas.
  • Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah dibidang tertentu.
Dalam pembentukan undang-undang ini, presiden memiliki hak mengajukan Rancangan Undang-Undang (Pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Di sisi lain, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang disebut sebagai kekuasaan legislatif. Secara garis besar, proses penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi beberapa tahapan, yakni sebagai berikut.

a. Tahap Penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Rancangan undang-undang dapat dibuat oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah atau keseluruhan departemen dapat mengajukan prakarsa pembentukan undang-undang. DPR dapat mengajukan RUU dengan menggunakan hak inisiatif. Pengusulan RUU dengan menggunakan hak inisiatif dapat diajukan jika disetujui oleh sepuluh anggota DPR dari fraksi yang berbeda.

Usulan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR. Selanjutnya, dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas. Jika disetujui, RUU itu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika tidak disetujui, berarti RUU tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

b. Tahap Pembahasan
Tahap pembahasan bagi rancangan undang-undang di DPR RI ditetapkan melalui empat tingkat pembicaraan sebagai berikut.
  • Pembicaraan Tingkat I (Rapat Paripurna). Pembicaraan pada Tingkat I adalah
    pemberian 
    keterangan atau penjelasan pemerintah mengenai RUU yang berasal dari pemerintah dan pemberian penjelasan dari pimpinan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama DPR jika RUU yang dibahas adalah RUU yang berasal dari DPR (hak inisiatif).
  • Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna). Pembicaraan Tingkat II terdiri atas dua macam bergantung pemberi usulan. Jika RUU berasal dari pemerintah, dilakukan pemandangan umum para anggota DPR yang mewakili fraksi masing-masing. Selain itu, jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Jika RUU berasal dari usul inisiatif DPR, dilakukan tanggapan pemerintah terhadap RUU usul inisiatif dan jawaban pimpinan panitia khusus atas nama DPR terhadap tanggapan pemerintah tersebut.
  • Pembicaraan Tingkat III (Rapat Komisi). Semua RUU dibahas secara mendalam dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau panitia khusus. Dalam rapat ini, diundang pihak-pihak yang mewakili pemerintah. Jika dianggap perlu, DPR dapat melakukan dengar pendapat (hearing) dengan masyarakat, organisasi massa, atau lembaga swadaya masyarakat.
  • Pembicaraan Tingkat IV (Rapat Paripurna). Pembicaraan Tingkat IV merupakan pembicaraan terakhir, dengan tahapan pembicaraannya sebagai berikut. (a) Pelaporan hasil rapat tingkat III. (b) Penyampaian pendapat akhir fraksi dan jika perlu
  • disampaikan juga catatan-catatan dari fraksi. (c) Sambutan pejabat yang ditunjuk pemerintah sebagai komentar terhadap putusan yang ditetapkan DPR.
c. Tahap Pengesahan dan Pengundangan
Hasil dari RUU yang telah disetujui DPR akan diberikan kepada presiden melalui sekretaris negara untuk ditandatangani dan disahkan. Kemudian, undang-undang tersebut akan diundangkan oleh menteri negara atau sekretaris kabinet. Pengundangan mempunyai maksud agar seluruh warga negara mengetahui bahwa ada undang-undang yang baru dan mengikat semua warga negara.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Perpu dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Hal itu dikarenakan perpu dibuat dalam keadaan “darurat.” Artinya, persoalan yang muncul harus segera ditindak lanjuti. Perpu tetap harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Jadi, bukan berarti presiden dapat seenaknya mengeluarkan Perpu karena pada akhirnya harus diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya. Sebagai lembaga legislatif, DPR dapat menerima atau menolak perpu. Jika perpu ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. Peraturan Pemerintah (PP)
Untuk melaksanakan suatu undang-undang, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan dari undang-undang. Adapun tahap penyusunannya adalah sebagai berikut.
  • Tahap persiapan rancangan Peraturan Pemerintah (PP).
  • Rancangan PP disiapkan oleh menteri sebagai pimpinan departemen atau kepala pemerintah nondepartemen.
  • Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan presiden sesuai Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, kemudian diundangkan oleh sekretaris negara.
6. Peraturan Presiden (Perpres)
Presiden menetapkan Peraturan Presiden. Dilihat dari sifatnya, Peraturan Presiden ada dua macam, yaitu bersifat pengaturan dan penetapan. Dibandingkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dapat dibuat, baik dalam rangka melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, maupun PP. Adapun PP terbatas hanya untuk melaksanakan UU sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 UUD 1945.

7. Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bentuk dan prosedur pembentukan peraturan daerah sama dengan pembentukan undang-undang. Peraturan Daerah dibedakan, antara lain:
a. Peraturan Daerah Provinsi
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
c. Peraturan Desa