Home » Posts filed under ppkn
Showing posts with label ppkn. Show all posts
Showing posts with label ppkn. Show all posts
Pemerintahan Tingkat Pusat
Pemerintahan Tingkat Pusat
Bagikan :
Pemerintah
pusat biasanya disebut “pemerintah” saja. Pemerintah adalah perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden dan para pembantu presiden. Pembantu presiden adalah wakil presiden
dan para menteri. Pemerintah mempunyai tugas menjalankan pemerintahan
untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional negara kita adalah:
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia,
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. ikut melaksanakan perdamaian dunia.
Lembaga negara merupakan perangkat dalamsistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Lembaga negar dikelompokan kedalam tiga kelompok yaitu legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Berikut ini usunan Pemerintahan Pusat sesudah Amandemen UUD 1945
Lembaga Legeslatif
Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD.
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia,
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. ikut melaksanakan perdamaian dunia.
Lembaga negara merupakan perangkat dalamsistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Lembaga negar dikelompokan kedalam tiga kelompok yaitu legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Berikut ini usunan Pemerintahan Pusat sesudah Amandemen UUD 1945
Lembaga Legeslatif
Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis
Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara. Susunan MPR
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebelum adanya
amandemen UUD 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara.
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.
Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan
utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah
anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560
Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5
tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru
mengucapkan sumpah/janji.
Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut :
- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.
- Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
- Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik
peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil
pemilihan umum. Rakyat Indonesia, semenjak pemilu 2004 langsung memilih
anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang menyerap,
menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia.
Jumlah anggota DPR, yaitu 550 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan
keputusan presiden. Anggota DPR berkedudukan di Jakarta.
Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:
- membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD;
- memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang
dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi
ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih
dari 1/3 jumlah anggota DPR.
Tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut.
- Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi.
- Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
- Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Lembaga Eksekutif
Lembaga
eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga
ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan tugasnya dibanding
lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga inilah yang
mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai UU. Lembaga ekskutif
dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden juga dibantu menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Lembaga eksekutif itulah yang disebut dengan pemerintah pusat. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan presiden.
Presiden merupakan pemimpin sebuah negara. Presiden termasuk lembaga eksekutif.Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Menteri-menteri tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut sebagai berikut:
a. melaksanakan politik luar negeri;
b. menciptakan pertahanan nasional;
c. menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga negara Indonesia.
Lembaga Yudikatif
Lembaga
yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman.
Lembaga ini bebas dari campur tangan siapa pun. Lembaga yudikatif juga
yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Lembaga yudikatif terdiri atas :1. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung (MA) adalah badan yang melakukan kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jika masalah hukum tidak selesai di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masalah tersebut dapat diselesaikan di Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- memutus pembubaran partai politik;
- memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota komisi.
Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut.
a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan
b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
Komisi Yudisial didirikan dengan tujuan:
1) menyiapkan calon hakim agung yang ber - akhlak mulia, jujur, berani, dan kompeten;
2) mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdi dan
menegakkan hukum dan keadilan;
3) melaksanakan pengawasan penye lenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih,
transparan, dan profesional.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan
Pemeriksa Keuangan adalah badan yang bertugas memeriksa tentang
keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 23 E Ayat
1 UUD 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Adapun
anggota BPK berjumlah sembilan orang yang terdiri atas seorang ketua,
wakil ketua, dan tujuh orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR
dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh
presiden. Pemimpin BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK. Anggota BPK
memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu
kali masa jabatan.
Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan sebagai berikut.
a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
b. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya.
Dengan
demikian, lembaga BPK merupakan lembaga yang mengawasi keluar dan
masuknya keuangan negara. Melalui adanya pengawasan BPK, diharapkan
pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia berjalan sesuai
dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh presiden dan DPR. Dengan
demikian, tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Organisasi Pemerintahan Pusat
1. Presiden
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.
Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil
presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil
presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Presiden memiliki tugas yang besar demi kemajuan bangsa. Berikut ini yang termasuk
tugas-tugas presiden.
- Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang.
- Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang jika keadaan memaksa.
- Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.
Dalam bidang kehakiman, presiden mempunyai kewenangan sebagai berikut.
a. Memberi grasi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana.
b. Memberi amnesti atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
c. Memberikan abolisi atau penghapusan suatu tuntutan pidana
d. Memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang
e. Menetapkan hakim agung
f. Menetapkan hakim konstitusi
g. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR
Presiden mempunyai kewenangan yang lain di antaranya sebagai berikut.
a. Mengangkat duta dan konsul.
Duta
adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain. Konsul adalah
orang yang mewakili suatu negara di kota negara lain. Konsul berada di
bawah kedutaan besar.
b. Menerima penempatan duta negara lain.
Dalam pengangkatan duta dan penerimaan duta negara lain, presiden harus memperhatikan
pertimbangan DPR.
Presiden
Republik Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan juga berperan
sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Sebagai kepala negara, presiden memiliki kekuasaan membuat perjanjian
dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Presiden juga dapat
memberikan tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya. Sebagai
seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata, presiden mempunyai
kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya, menyatakan perang, dan
membuat perdamaian dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun.
2. Wakil Presiden
Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden. Wakil presiden mempunyai tugas sebagai berikut.
a. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
b. Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden, jika presiden
berhalangan
berhalangan
c. Menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, diberhentikan, atau meninggal
dunia.
dunia.
Untuk membantu pelaksanaan tugas, wakil presiden dibantu oleh sekretariat wakil presiden
(setwapres). Susunan organisasi setwapres antara lain sebagai berikut.
1. Sekretaris wakil presiden
2. Deputi bidang politik
3. Deputi bidang ekonomi
4. Deputi bidang kesra
5. Deputi bidang dukungan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
6. Deputi bidang administrasi
3. Menteri
Menteri dibagi tiga, yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan menteri negara.
- Menteri koordinator mempunyai tugas untuk menghubungkan atau melakukan kerja sama antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. Misalnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
- Menteri departemen ialah menteri yang memimpin departemen. Departemen merupakan badan pelaksana pemerintah yang dibagi menurut bidang-bidangnya masing-masing atau per departemen. Misalnya, menteri perhubungan dan menteri perdagangan.
- Menteri negara ialah menteri yang menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh menteri departemen. Misalnya, menteri negara BUMN dan menteri lingkungan hidup.
4. Sekretariat Kabinet
Sekretariat
Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun tugasnya memberikan
dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada presiden selaku kepala
pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.
Sekretaris Kabinet pada masa kabinet Indonesia Bersatu adalah Sudi
Silalahi. Jadi, sekretaris kabinet merupakan pejabat setingkat menteri.
5. Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND)
Lembaga
pemerintah nondepartemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang
dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden.
Kepala LPND berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung
kepada presiden
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Badan Intelejen Negara (BIN)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
- Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Standarisasi Nasional (BSN)
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)
- Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)
- Badan SAR Nasional (BASARNAS)
6. Kejaksaan
Kejaksaan
dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dipilihlangsung oleh presiden.
Karena itu jaksa agung bertanggung jawab terhadap presiden. Lembaga
kejaksaan adalah lembaga yang bertugas mengajukan tuntutan di muka
pengadilan terhadap para pelaku kejahatan.
7. Badan Ekstra Struktural
Badan ekstra
struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan
kepada presiden atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan
kegiatan tertentu. Lembaga ini juga membantu tugas tertentu dari suatu
departemen. Lembaga ini bersifat ekstra struktural. Jadi, tidak termasuk
dalam struktur organisasi kementerian, departemen, ataupun lembaga
pemerintah nondepartemen. Lembaga ini dapat dikepalai oleh menteri.
Bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Berikut contoh badan
ekstrastruktural
- Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
- Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
- Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
- Badan Pelaksana APEC
- Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)
- Lembaga Sensor Film (LSF)
- Tim Bakorlak Inpres 6
- Tim Pengembangan Industri Hankam
- Komite Olahraga Nasional Indonesia
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh – Nias)
- Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
8. Badan Independen
Badan independen adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen.
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
- Komisi Ombudsman Nasional (KON)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
9. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri)
TNI dipimpin
oleh seorang panglima. Panglima TNI dipilih oleh presiden dengan
persetujuan DPR. TNI dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan darat,
angkatan udara, dan angkatan laut. Setiap angkatan dipimpin oleh seorang
kepala staff. TNI bertugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Demikian juga
dengan Polri. Polri juga termasuk lembaga negara. Kepolisian dipimpin
oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri dipilih
presiden dengan persetujuan DPR. Kepolisian bertugas menjaga keamanan
dan ketertiban di masyarakat.Pengaruh Globalisasi
Pengaruh Globalisasi
Bagikan :
Kata "globalisasi" diambil dari kata globe yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat.
Kemajuan dari teknologi transportasi dan komunikasi
pasti akan membawa dampak atau pengaruh bagi kehidupan kita. Misalnya,
barang-barang luar negeri yang dahulu sangat sulit diperoleh, sekarang
dengan mudah kita dapatkan di mana saja. Contoh lain, yaitu handphone atau telepon selular, yang dahulu hanya terdapat di negara-negara maju, sekarang sudah ada di berbagai belahan dunia
Dampak Positif Globalisasi
Globalisasi,
sebagai akibat dari kemajuan Iptek, memberikan manfaat yang begitu
besar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Ini berarti bahwa
globalisasi memberikan dampak positif bagi umat manusia. Sebagai contoh,
mudahnya masyarakat memperoleh informasi maka masyarakat memiliki
wawasan yang lebih luas. Bayangkan,
jika suatu daerah yang sulit mendapatkan informasi dan transportasi.
Pasti tempat tersebut menjadi tempat yang tertinggal dari daerah yang
lainnya. Bayangkan jika informasi sulit masuk ke daerah kita. Betapa
tertinggalnya daerah kita.
Secara garis besar dampak positif globalisasi adalah sebagai berikut :
2. Mudah melakukan komunikasi
3. Cepat dalam bepergian ( mobilitas tinggi )
4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran
5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri
6. Mudah memenuhi kebutuhan
Dampak Negatif Globalisasi
Masuknya
informasi dengan mudah melalui berbagai media cetak dan elektronik dari
luar tidak dapat dibendung dengan mudah. Kebiasaan negara Barat yang
tidak sesuai dengan kebiasaan bangsa Timur dapat memengaruhi kejiwaan
generasi bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan penyaring (filter)
dalam menerima segala bentuk arus globalisasi Sekarang
ini swalayan sudah banyak berdiri bahkan sampai di perdesaan. Dengan
adanya pasar swalayan, masyarakat akan mudah membeli barang-barang yang
sangat diperlukan. Namun, karena mudahnya mendapatkan barang, masyarakat
akan mudah membelanjakan uangnya dengan membeli barang yang tidak
diperlukan.
Bentuk lain globalisasi adalah televisi. Televisi
dapat membawa pengaruh terhadap seseorang. Jika tidak dapat
memanfaatkannya dengan baik, orang menjadi malas belajar karena banyak
acara televisi yang menarik. Berikut ini dampak negatif globalisasi adalah sebagai berikut :
2. Perilaku konsumtif (menghabur-hamburkan uang)
3. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit
4. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk
5. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat
Budaya Indonesia dalam Misi Kebudayaan Internasional
Banyak negara lain yang tertarik dengan keunikan budayanya. Tidak jarang mereka mengundang kesenian yang ada di Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Kita
pernah melihat kesenian Indonesia ditampilkan di negara lain Ini
merupakan kerja sama yang dilakukan kedua negara untuk saling
mengenalkan budaya masing-masing. Keuntungan yang diperoleh bagi negara
Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain.
2. Mempererat hubungan dengan negara lain yang ada di permukaan bumi.
3. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan kebudayaan tinggi.
Kesenian
Indonesia di dunia internasional dapat dijumpai dalam berbagai bentuk.
Ragam budaya bangsa Indonesia yang telah dikenal oleh masyarakat luar
negeri, antara lain sebagai berikut.
![]() |
| Tari Kecak |
- Tarian daerah, seperti tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat telah dikenal oleh masyarakat dunia.
- Musik gamelan dari Bali, Jawa, dan Sunda telah dikenal di luar negeri bahkan dipelajari oleh masyarakat luar negeri di negaranya masing-masing.
- Musik angklung yang dimainkan di luar negeri sebagai salah satu kesenian dari bangsa Indonesia bahkan menjadi barang kesenian yang diekspor ke luar negeri.
- Batik sebagai hasil karya kerajinan tangan bangsa Indonesia banyak digemari pasar dunia.
- Benda-benda pahat, seperti patung dari Bali dan Suku Asmat menjadi barang yang diminati turis asing sebagai cinderamata.
Kesenian
Indonesia sering dipentaskan oleh kedutaan besar Republik Indonesia di
negara lain. Misi dari kesenian tersebut sebagai upaya memperkenalkan
budaya bangsa Indonesia kepada negara lain. Selain itu, misi kesenian di
internasional bertujuan menarik wisatawan asing berkunjung ke
Indonesia.
Menyikapi Pengaruh Globalisasi
Ada beberapa
sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai bangsa yang bermartabat dan
memiliki jati diri yang luhur, di antaranya sebagai berikut.
- Mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Ikut berperan dalam kegiatan organisasi keagamaan dalam mengatasi perubahan.
- Belajar dengan giat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat berperan maksimal dalam menjalani era globalisasi.
- Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.
- Mencintai kebudayaan bangsa sendiri dari pada kebudayaan asing.
- Melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan menguasai kebudayaan tersebut, baik seni maupun adat istiadatnya.
- Memilih informasi dan hiburan dengan selektif agar menjaga dari pengaruh negatif.
- Menjauhi kebiasaan buruk gaya hidup dunia barat yang bertentangan nilai dan norma yang berlaku.
Agar kita
tetap memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia, kita perlu
mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan cerminan dari
nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan.
Nilai-nilai Pancasila yang kita amalkan dapat mencegah pengaruh negatif
dari globalisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, bangsa
Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal berikut.
- Mengembangkan demokrasi politik.
- Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
- Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
- Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Menegakkan hukum.
- Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.
Sistem
ekonomi kerakyatan merupakan salah satu cara untuk melumpuhkan pengaruh
negatif dari globalisasi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam
semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera
diwujudkan hal-hal sebagai berikut.
- Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat.
- Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani.
- Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor dari luar negeri.
- Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu kebutuhan hidup yang menyangkut masyarakat luas haruslah bersifat murah dan terjangkau.
- Tidak bergantung pada badan-badan multilateral, seperti Bank Dunia.
- Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju di dunia.
Globalisasi sangat erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Oleh karena itu, agar tidak berdampak buruk terhadap
kehidupan kita sehari-hari, perlu mengusahakan perubahan nilai dan
perilaku. Adapun perilaku tersebut, antara lain sebagai berikut.
- Terbuka terhadap inovasi dan perubahan.
- Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau.
- Dapat memanfaatkan iptek.
- Menghargai jenis pekerjaan sesuai dengan prestasi.
- Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan.
- Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.
Gaya hidup
masyarakat yang cenderung menonjolkan diri dan cenderung selalu ingin
berbeda dengan kebiasaan di masyarakat. Meskipun demikian, dampak
globalisasi, baik yang negatif maupun yang positif tidak dapat dicegah.
Tidak satupun bangsa di dunia ini mampu mencegah pengaruh globalisasi.
Jika suatu bangsa menolak globalisasi, mereka akan jauh tertinggal dan
terbelakang. Menolak globalisasi berarti menolak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Oleh sebab itu, masyarakat harus mampu memilih hal positif dari globalisasi.



